Formatik Tunggu Keseriusan Kejari Banyumas Tangani Kasus Dugaan Korupsi DD

BANYUMAS - Waluyo sejati tokoh Forum Masyarakat Patikraja (Formatik) sekaligus Ketua BPD Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Mempertanyakan Keseriusan Institusi Negara dari Kejaksaan Negeri Banyumas, dalam mengungkap kasus laporan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang Diduga adanya terindikasi Korupsi di Desa Patikraja. Disisi lain itu pihaknya mendukung Poster atau gambar Jaksa Agung Profesor Dr ST Burhanuddin SH MH, yang tertulis "Jaksa Agung Ancam Akan Evaluasi Kajati dan Kajari Yang Tak Tangani Korupsi", dan tertulis pada pojok kiri Sumber: kabar24bisnis.com  Sabtu (19/09/2021).

Baca juga: Ibnu Dwi Cahyo: Mengatasi Revenge Porn, Pelaku Harus Dihukum Maksimal

"Jika Itu benar poster atau Gambar Himbauan langsung dari Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH saya sangat mendukung penuh atas apa program yang menjadi prioritaskan Jaksa Agung, selain itu kami Formatik Mengucapkan Selamat Atas Gelar Profesor dan Sebagai Guru Besar Bidang ilmu Restoratif Justice (RJ) dari Universitas Jenderal Soedirman (Unseod) Purwokerto", Ungkapnya

Lebih Lanjut, Kami dari Formatik mendukung Jaksa Agung, sebabnya, apa yang sudah kami laporkan terkait ada Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Patikraja di Kejaksaan Negeri Banyumas, prosesnya sudah berjalan hingga Setahun Lebih belum ada tindakan, malah terakhir berkas laporan kami oleh kejari Banyumas diserahkan ke Pihak Inspektorat Banyumas, ini menjadi tanda tanya besar bagi warga Desa patikraja.

Baca juga: Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal

"Kami berharap Kejaksaan Negeri Banyumas Dapat bekerja sesuai tupoksinya, dalam mengungkap adanya Dugaan kasus Korupsi di Desa Patikraja, Kami sejauh ini Mempertanyakan keseriusan Kejari Banyumas menangani kasus dugaan Korupsi yang sudah kami laporkan, padahal laporan sudah lama", Ujarnya.

Adapun Dugaan penyalahgunaan Dana Desa tersebut yang sudah dilaporkan ke Kejari Banyumas antara lain adanya Pengaspalan jalan pribadi yang di Rw 09 menuju ke Makam, namun realisasinya tidak di aspal hanya tanah urug untuk anggaran dari Dana Desa sebesar 40 jt, dalam RAB itu sudah sesuai pengaspalan.

Baca juga: Akibat Hukum Jurnalis Berpihak: Ketika Etika dan Hukum Dilanggar demi Kepentingan

Dugaan lain Bangunan Gedung sanggar tari yang nilai bangunanya sebesar 20 jt Anggaran dari Dana Desa, tidak ada bentuk bangunanya, disisi lain diduga Mark up pengadaan 10 gerobak sampah, yang harganya sekitar satu gerobak sebesar 3 jt namun dilaporkan di RAB satu gerobak sebesar 6 jt, jadi total 10 gerobak senilai 60 jt, sementara untuk Pembangunan kios pasar Desa patikraja yang diduga tidak terealisasi sebesar 205 jt dari anggaran dari Dana Desa.

Selain itu ada kegiatan yang Dugaan Fiktif Penyalahgunaan Anggaran Renovasi Bangunan Kantor Desa Patikraja Tahun 2019 sebesar 57 Juta, Anggaran Pembangunan taman bermain Tahun 2019 sebesar 80 Juta, Anggaran perbaikan Jembatan Jembatan di RW 08 sebesar 15 juta,  anggaran penyemprotan Demam berdarah 48 juta tahun 2019 dan Anggaran Untuk ATK PBB sebesar 48 Juta.

Baca juga: Kajati Jateng Dr. I Made Suarnawan, S. H., M. H, Tegaskan Komitmen Junjung Tinggi Netralitas Pemilu Serentak

"Kami tekankan kembali berharap Kejakasaan Negeri Banyumas Serius menangani laporan kami, atas dugaan Kasus Korupsi Ratusan Juta yang dilakukan", tambahnya.

Sementara ada juga bangunan Embung Desa Yang kurang berfungsi manfaatnya bagi para petani senilai Rp.130 Juta yang kini terbengkalai begitu saja.

Baca juga: Hendri Kampai: Lingkaran 'Setan' Judol, Pinjol, dan Ordal

"Ada dugaan lain bantuan fiktif modal bumdes senilai Rp 100 juta bantuan tersebut tidak pernah diterima Direktur Bumdes, Uang tersebut justru digunakan oleh Pemdes untuk membangun lapak dagang di lapangan, yang ternyata melanggar aturan tentang penggunaan lahan, Karena bangunan berdiri di atas lahan fasilitas umum lapangan sepak bola, Pembangunan lapak juga terindikasi terjadi korupsi", Pungkasnya.

(JiS: N.SoN)